ranperda adalah. Rancangan Peraturan Daerah yang selanjutnya disingkat Ranperda adalah Ranperda yang berasal dari DPRD atau Pemerintah Daerah. ranperda adalah

Menanggapi hal tersebut, Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (BP Perda) DPRD Provinsi Jawa Barat Achdar Sudrajat mengatakan, mulai dari tanggal 18 hingga 20 november Bapemperda diberikan tugas oleh pimpinan DPRD untuk membahas sembilan usulan Ranperda dari Gubernur. Rapat Penyusunan Petunjuk Teknis Penanganan Hiu Paus dan Mamalia Laut Terdampar dan Bycatch. adalah UU 23/2014 dan Peraturan Pemerintah No. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungiawaban, dan. 4. c. "Opsen berlaku pada Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor sebesar 66 persen dari besaran pajak terutang," terangnya. Keluaran Keluaran dari pekerjaan penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Primer, Zoning Regulation dan Ranperda (BWK G) Kota Singkawang adalah ; 1. “Banggar merekomendasikan. 5. adalah peraturan yang ditetapkan oleh dua atau lebih Kepala Daerah. Rapat berlangsung di Ruang Sidang DPRD mengagendakan acara penyampaian 2 buah Ranperda Inisiatif DPRD dan Pengesahan Propemperda Tahun 2021 serta penyampaian nota keuangan RAPBD. Syamsir Paro menyampaikan, rancangan peraturan daerah yang diajukan untuk difasilitasi dalam rapat tersebut adalah berjumlah 16 (enam belas) ranperda yang terdiri atas 9 (sembilan) ranperda usulan Pemerintah Daerah dan 7 (tujuh) ranperda inisiatif DPRD. Keputusan Bupati adalah Keputusan Bupati Gorontalo Produk Hukum Daerah adalah Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, PB Kepala Daerah dan Keputusan Bupati. Banyak yang mengira jika retribusi daerah sama. Dirjen Otda Akmal Malik mengatakan, aplikasi e-Perda adalah sebuah inovasi dan terobosan yang dilahirkan Kemendagri melalui Ditjen Otonomi Daerah untuk menyediakan aplikasi layanan berbasis digital bagi pemerintah daerah. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri. Memperbaiki 1. 8. Konsultasi Publik adalah proses komunikasi dialogis atau musyawarah antarpihak yang berkepentingan guna mencapai kesepahaman dan kesepakatan dalam perencanaan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum. Bapak dan Ibu Kepala Biro Hukum Provinsi seluruh Indonesia. Salah satu indikator pengelolaan perikanan berkelanjutan adalah pemanfaatanSumber Daya Ikan (SDI) dibawah 80 persen maximum sustainable yield. Rancangan Peraturan Daerah yang selanjutnya disingkat Ranperda adalah Ranperda yang berasal dari DPRD atau Pemerintah Daerah. Kemitraan adalah kerjasama. Sidang tersebut dipimpin oleh Wakil Ketua Simprosa Sari Gandut. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undanganOutput dari pembahasan Ranperda adalah kesepakatan bersama antara DPRD dengan kepala daerah. d. 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (PP No. TRIBUNJATIM. Pembentukan peraturan daerah (perda) merupakan wujud kewenangan yang diberikan kepada pemerintahan daerah dalam rangka. PengundanganTenaga pendukung yang terlibat adalah operator komputer dan tenaga administrasi. Jika ditentukan bahwa pengaturan materi Ketentuan Peralihan dalam suatu Peraturan Perundang-undangan “JikaIni program yang direncanakan tercermin dari Ranperda adalah skala prioritas 2023,” ujar Sekda. 12. Dimana Ranperda tersebut, akan diserahkan kepada panitia khusus untuk dibahas dan disempurnakan. Di samping itu, perlu diperhatikan pula harmonisasi horizontal atau harmonisasi antara peraturan yang kedudukannya sederajat. Berdasarkan hasil wawancara yang telah dikemukakan, dapat disimpulkan bahwa terdapat kejelasan strategi dalam penyelenggaraan Ranperda di DPRD Kabupaten Pangkep yang ditunjukkan dengan langkah-langkah yaitu: (1) pengusulan Ranperda, (2) pembuatan naskah akademik melibatkan pihak ketiga. 17. Melaksanakan pemungutan Pendapatan Daerah yang telah diatur dalam Perda; 04. Untuk di Bondowoso, jumlah ranperda yang ditetapkan dalam Properda tahun 2014 adalah sebanyak 11 ranperda. Untuk menyederhanakan jawaban, kami akan bahas mengenai proses pembentukan peraturan daerah provinsi. Ulasan Lengkap. Sehingga, ketiga Ranperda tersebut bisa segera diketok palu menjadi Perda. 1. Fungsi pengawasan: APBD sebagai acuan untuk. Contoh 1. e. Link dibawah ini adalah file Ranperda dan Lembar saran yang dapat di unduh langsung (Dwonoad) :. Rapat Jejaring Kawasan Konservasi Perairan. Para aktor yang terlibat dalam perumusan draft Ranperda adalah para aktor eksekutif seperti kepala Badan, Dinas dan asisten memiliki peran sentral dalam perumusan draft tersebut, yang kemudian dibahas lebih lanjut dalam sidang paripurna oleh para aktor legislatif di DPRD. Kegiatan ini mengajak FKUB Pontianak, Perkumpulan Merah Putih Pontianak, dan. (Red/Adv) Editor : HS. Implementasi dari Perda ini adalah Perwal (Peraturan Walikota), di mana nanti tertuang mengenai. Bukittinggi – DPRD Kota Bukittinggi gelar rapat paripurna selama tiga hari berturut-turut, Selasa, Rabu dan Kamis, 7 hingga 9 Juni 2022, di Gedung DPRD Bukittinggi. NIP : 1233410110. id – Konsultan lingkungan merupakan usaha yang dibentuk oleh badan usaha swasta maupun usaha pemerintahan yang memiliki layanan di bidang jasa lingkungan. Kanwil Kemenkumham Sulsel Harmonisasi Ranperda Toraja Utara. Program wajib belajar 12 tahun adalah salah satu jalan penggapainya, dan kompentensi pembelajaran Abad 21 adalah hal yang harus diupayakan. Naskah Akademis Ranperda Pengelolaan dan Pelestarian Cagar Budaya Kabupa ten Kudus 12 1. DEWAN ENERGI NASIONAL REPUBLIK INDONESIA. Pasal 17. 1 Tanggung jawab : 5. Salah satu regulasi yang memuat dokumen lingkungan. Secara umum, mekanisme penyusunan peraturan daerah (“perda”) terbagi menjadi 5 tahap, yaitu perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan/pengesahan dan pengundangan. Ranperda adalah rancangan peraturan perundang­ undangan yang dapat berasal dari DPRD atau Walikota. com - Peraturan daerah (perda) ditetapkan oleh daerah setelah mendapat persetujuan DPRD. 3. 1169 | fungsi DPRD dalam Penyusunan Ranperda (Rani Melani) 1. 1 Tanggung jawab : 5. Kerangka Acuan Kerja, yang selanjutnya disingkat KAK adalah dokumen yang memuat gambaran umum dan penjelasan mengenai kegiatan yang akan dicapai sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah. Sembilan buah Ranperda yang disetujui adalah Ranperda tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Ranperda tentang Restribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing, Ranperda tentang Perubahan Kedua Atas Perda nomor 3 tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah, Ranperda tentang Perubahan Kedua atas Perda Nomor 5 Tahun 2011 tentang. Heri Purnomo, Anggota Komisi IV, DPRD Kota Bekasi. Kamis, 03 September 2020 | 01:40:24 WIB; 339 ; DPRD Sumatera Barat melakukan pembahasan Ranperda usulan Pemprov Sumbar tentang Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 Wakil Ketua DPRD Sumbar Suwirpen Suib mengatakan dalam kondisi normal. Kawasan Lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama Dua rancangan peraturan daerah (ranperda), terdiri satu prakarsa pemerintah dan satu inisiatif DPRD, disetujui menjadi peraturan daerah dalam rapat paripurna DPRD Sidenreng Rappang, Jumat (7/10/2022). Tutup saran Cari Cari. Telepon : 021 7942653 Email. 2. 39. Ranperda adalah rancangan peraturan perundang­ undangan yang dapat berasal dari DPRD atau Walikota. Daftar Inventarisir Masalah adalah daftar isian kegiatan inventarisasi atau memperoleh data dan informasi mengenai masalah-masalah di Desa. Bahan Paparan Sosialisasi Kebijakan Penataan Ruang PP Nomor 21 Tahun 2021 oleh Direktur Jenderal Tata Ruang, Kementerian ATR/BPN. Puluhan Raperda itu disetujui seluruh pimpinan dan anggota yang hadir dalam rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi. Rabu, 02 September 2020 | 15:23:59 WIB. Bangkinang Kota- Pengajuan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) merupakan tahapan kegiatan dalam rangka melaksanakan tugas dan tanggungjawab selaku lembaga penyelenggara Negara di Daerah untuk melaksanakan fungsi dan kewenangan Pemerintahan Daerah. 026. . Sebagai lembaga yang mempunyai fungsi membentuk Perda, maka DPRD sejatinya mulai dari menginisiasi, memproses, membahas, hingga Perencanaan penyusunan Perda dilakukan dalam program pembentukan Perda, Program Pembentukan Perda yang selanjutnya disebut Propemperda adalah instrumen perencanaan program pembentukan perda Provinsi dan perda Kabupaten/Kota yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis. environesia. Permendagri 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah. Adapun komposisi Ranperda APBD Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut: I. Rancangan Peraturan Daerah yang selanjutnya. Peraturan Daerah adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama Kepala Daerah (gubernur atau bupati/walikota). adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung yang mempunyai tugas pokok dan, fungsi untuk menangani penyelenggaraan bangunan gedung. Peraturan Daerah (Ranperda). 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. S Poerwadarminta 1976: 256 adalah : “Tentram ialah aman atau tidak rusuh, tidak dalam kekacauan misalnya didaerah yang aman, orang-orang bekerja dengan senang, tenang tidak gelisah. Contoh-contoh beberapa akronim: Asbun - asal bunyi, Sinetron - sinema elektronik // Banyak istilah-istilah politik di Indonesia merupakan akronim: Kades - Kepala Desa Pelita - Pembangunan Lima Tahun Pemkot - Pemerintah Kota (Kotamadya) // Seringkali akronim adalah sebuahDefinisi Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dijelaskan dalam Pasal 1 angka 8 UU 12/2011 yaitu: “Peraturan Daerah Kabupaten/Kota adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama Bupati/Walikota. Usai bapemperda, dibacakan laporan banggar oleh Sekretaris DPRD (Sekwan) Provinsi Jateng Urip Sihabudin. (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) adalah fungsi legislasi atau pembentukan peraturan perundang-undangan. Naskah akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Selatan. Fungsi perencanaan: APBD sebagai acuan bagi pemerintah daerah dalam merancang kegiatan di tahun tersebut. Ranperda dan Draf Ranperda yang telah diparaf. Peraturan Daerah: Pengertian, Fungsi hingga Tujuannya - ilustrasi (Foto: detikcom/Ilustrator Andhika Akbarayansyah) Jakarta -. H, M. Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah sebagai Instrumen Perencanaan dan Urgensi Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah. Proses penyampaian dan pembahasan rancangan Perda tentang APBD dapat mengandung informasi, aliran data, serta penggunaan dan penyajian dokumen yang dilakukan secara elektronik. Kepala Daerah adalah gubernur bagi daerah provinsi, bupati bagi daerah kabupaten, atau wali kota bagi daerah kota. Perencanaan. Rancangan peraturan daerah yang selanjutnya disebut ranperda adalah ranperda yang diusulkan oleh Gubernur dan/atau DPRD. Dalam laporan itu, banggar menyetujui struktur APBD 2023. 10 10. Dalam Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, pasal 1 disebutkan perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Kota ini utamanya adalah. Pengesahan Ranperda menjadai Perda adalah kewenangan penuh DPRD, selanjutnya Perda tersebut perlu dilembar daerahkan oleh eksekutif. Pengelolaan sampah selama ini belum sesuai dengan metode dan teknik pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan sehingga menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan seperti pencemaran udara, air dan juga. Jenis laporan pekerjaan Perencanaan Penyusunan Ranperda Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP)yang harus diserahkan kepada penyedia jasa kepada pengguna jasa adalah: Report) memuat latar belakang, tujuan, sasaran, tinjauan teori atau kebijakan, dan metodologi. salah satu asumsi penyusunan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 adalah penyesuaian. judul ranperda layak untuk disusun dalam bentuk peraturan daerah. Proses Pembahasan. (1) Dalam rangka pengawasan, Peraturan Daerah tentang Retribusi Daerah disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan paling lama 15 (lima belas) hari setelah ditetapkan. 22. Berdasarkan hasil wawancara yang telah . Pengertian dari Pemrograman Prosedural itu sendiri adalah dilakukan dengan memberikan serangkaian perintah yang berurutan. Rancangan Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Ranperda adalah Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau. Empat Ranperda yang menjadi tunggakan masa sidang pertama tahun 2021/ 2022 tersebut adalah Ranperda KIP, Ranperda Mars Sumatera Barat, Ranperda Pembangunan Infrastruktur Berkelanjutan dan Ranperda Pengelolaan Keuangan Daerah. a. 13. (1) Objek Pajak Kendaraan Bermotor adalah kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor. Selanjutnya dilakukan Pemandangan Umum Fraksi-fraksi terhadap dua Ranperda tersebut dan langsung di tanggapi Oleh Wakil Gubernur Steven Kandouw. 4. Bahan Paparan Sosialisasi Kebijakan Penataan Ruang PP Nomor 21 Tahun 2021 oleh Direktur Jenderal Tata Ruang, Kementerian ATR/BPN. DENPASAR, BALIPOST. Berikut adalah beberapa contoh surat pernyataan kesanggupan yang baik dan benar. Tujuan 1) Menetapkan model pengaturan Izin Lingkungan di Kabupaten Tuban yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. ”. COM, DENPASAR - Pansus Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan DPRD Bali melanjutkan pembahasan Ranperda bersama pihak eksekutif dan pihak-pihak terkait bidang ketenagakerjaan yang ada di Bali. Adapun kelima Ranperda tersebut adalah penyelenggaraan administrasi kependudukan, pemanfaatan perhutanan sosial, penyelenggaraan kerja sama daerah. Ikatan masyarakat adat dengan tanah dan sumber daya alamnya itu“Dengan adanya ranperda ini, sebelum ditetapkan kita bisa saling memberikan saran atas isi dari ranperda tersebut sehingga ke depan kita menghindari konflik kepentingan terhadap munculnya kebijakan tersebut,” katanya. DPRD Sumbar bahas ranperda adaptasi kebiasaan baru . Kepala Daerah adalah gubernur bagi Daerah provinsi atau bupati bagi Daerah kabupaten atau wali kota bagi Daerah kota. Tahapan pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dalam bentuk laporan keuangan adalah sebagai berikut: Laporan keuangan tersebut disampaikan oleh kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) kepada kepala daerah melalui Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) paling lambat dua bulan setelah tahun anggaran berakhir. Konsultasi dilakukan dengan pimpinan dewan,” jelas Aslam. Tahap Penyusunan Penyusunan Peraturan Daerah dalam hal ini pengajuan RANPERDA, dapat berasal dari DPRD atau Kepala Daerah (Bupati) dan dilakukan dengan menyampaikan Draft. Tahun anggaran APBD meliputi masa satu tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Sesuai jadwal, mereka bakal melakukan finalisasi ranperda tersebut, hari ini Selasa (1/8). Peraturan Daerah (Perda) adalah perundang-undangan yang. 15. 28. 7. Jangka Waktu Pelaksanaan. APBD ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Ranperda Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, Ranperda Perubahan Kedua Atas Perda Nomor 8 Tahun 2013 tentang Retribusi Daerah dan terakhir Ranperda tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan & Aset Daerah Kabupaten Gorontalo. Tentang sampah, HHY juga mengungkapkan sejak awal dibuatnya Ranperda tentang pengelolaan sampah regional adalah salah satu persoalan jika tidak atasi. - Halaman 2. Jakarta, 22 Maret 2021 – Dalam rangka memenuhi amanat Pasal 114 dan Pasal 176 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam rangka Mendukung Kemudahan Berusaha dan Layanan Daerah (PP No. Kepala Daerah adalah gubernur bagi Daerah provinsi atau bupati bagi Daerah kabupaten atau wali kota bagi Daerah kota. Ranperda Provinsi tentang RPJPD dan RPJMD yang telah disetujui bersama oleh bupati/walikota dan DPRD Kabupaten/Kota sebelum ditetapkan oleh Bupati/Walikota paling lama 3 (tiga) Hari. Ketentuan Umum. a. Fungsi perencanaan: APBD sebagai acuan bagi pemerintah daerah dalam merancang kegiatan di tahun tersebut. Agus "Sebab ketika perda pesantren didok posisi kota malang itu jelas dalam wilayah fasilitasi penyelenggaraan pesantren," tandasnya. Total ada 23 Ranperda yang disahkan sebagai bagian dari Propemperda tahun 2023. Untuk mengamankan hal tersebut diperlukan kordinasi yang baik antara pusat dan daerah serta penguatan peran BUMN, BUMD, hingga BUMDes sebagai operator penyerapan hasil panen agar stok pangan. “Dengan adanya Ranperda ini, Pemkab mempunyai pedoman untuk mengantisipasi alih fungsi lahan,” ujarnya. Tapi RTRW sampai sekarang masih menunggu rekomendasi dari Kementerian ATR," ujar. JAMKRIDA SULAWESI UTARA(1) Untuk Nanti. Tersusunnya dokumen Ranperda Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP); dan 2. 5. 2. Melaksanakan Tugas-tugas Lainnya. SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang. Peraturan Daerah (Perda) adalah perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota. ranperda. 876, penurunan pendapatan transfer. Padang-Pos Metro. 026. APBD menjadi pedoman Pemda dalam melakukan penerimaan dan. “Ada tujuh ranperda yang saya sampaikan. Belanja Rp 2. 10 Tahun. Alokasi waktu minimal 120 (seratus dua puluh) menit/ minggu. "Yang paling urgent adalah bagaimana dalam masa sidang. 10Wakil Ketua DPRD Kota Sawahlunto Hasjhonni mengatakan laju pertumbuhan ekonomi masyarakat kota itu dinilai masih rendah dan belum memberikan. Ia melanjutkan, bagi pengusaha, ia menjamin sangat dipermudah karena investasi adalah kunci pembangunan suatu negara termasuk di. Pendapatan Rp 2. 9 Perubahan Pada Lansia Proses penuaan dialami seseorang yang semakin. 784. Kegiatan CPPD adalah kegiatan pengadaan beras yang bersumber dari anggaran pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Indramayu bertujuan untuk penyediaan stok cadangan pangan yang dapat dikeluakan/disalurkan apabila terjadi bencana alam, kelaparan,. RUU ini dimaksudkan sebagai pengganti. 13. 8. 876. 7. 11. Beberapa peraturan pemerintah pernah menjelaskan definisi Rencana Kerja Anggaran (RKA), diantaranya adalah: UU No. 13. Tentu hal ini dapat tercapai apabila terbina komunikasi di antara para stakeholder (unsur masyarakat sebagai pemangku kepentingan), pembentuk UU (DPRD dan Pemerintah), dan Perancang Peraturan Perundang-undangan. 5. Wandira menyebut, target terpenting pada masa sidang kedua ini adalah bisa mengesahkan Ranperda tersebut tepat waktu. Anggaran Pendapatan, dan Belanja Daerah (APBD), adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah di Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. LATAR BELAKANG Kabupaten Tabanan sebagai salah satu kabupaten di Provinsi Bali belum memiliki Peraturan Daerah tentang Perlindungan Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan. Ranperda APBD-P, dan Ranperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD; 03. Menurut Harvard, Kota Malang adalah kota dengan banyak pendatang. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan disebutkan bahwa Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah pembuatan Peraturan Perundang-undangan yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan,. Salah satu terobosan yang dimunculkan dalam peraturan ini adalah penetapan rencana tata ruang yang semakin dipermudah. Perda adalah penjabaran lebih lanjut mengenai peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan ciri khas masing-masing. Wakil Ketua Komisi IV, Jansen Monim menyampaikan Pemerintah Papua sudah melakukan. Kesehatan Surat Edaran Bupati Konvergensi Percepatan Penurunan Stunting Di Kabupaten Batang; Sosial Naskah Akademis Tata Cara Penyelenggaraan Cadangan PanganDengan memperhatikan amanat Pasal 10 Ayat (1) undang undang nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan Surat Edaran Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengenai Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH), maka setiap kepala daerah sesuai dengan. Mengkaji dan meneliti secara akademik pokok-pokok materi yang ada dan harus ada dalam Rancangan Peraturan Daerah Tentang Penyelenggaraan Perizinan Di Kota Mataram; 2. Perda RZWP3K Bali adalah dasar pelaksanaan pengaturan pemanfaatan ruang di perairan mulai dari garis pantai hingga paling jauh 12 mil laut. Namun yang diusulkan dalam Ranperda adalah sekitar Rp2,262 triliun.